Layanan Elektronik Mendukung Transformasi Kementerian ATR /BPN RI Mengantisipasi Era Digital

"Suka tidak suka, dan mau tidak mau harus diadopsi. Saya paham teman-teman masih ada yang nerwes. Dan tentu saja ini tantangan bagi Kementerian ATR RI, karena jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini akan tergilas"

Jakarta, Suka atau tidak suka, globalisasi telah dan segera menyapa setiap negara, bahkan menyentuh setiap masyarakat di dunia. Kemajuan pesat teknologi digital saat ini di seluruh negara-negara di dunia membawa berbagai dampak perubahan terhadap berbagai pelayanan publik kepada masyarakat. Kondisi tersebut juga berlaku untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang – Cq. Badan Pertanahan Republik Indonesia yang kini sedang mempersiapkan layanan elektronik dalam rangka mendukung transformasi Kementerian ATR /BPN RI meng- antisipasi Era Digital.

Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Sofyan A. Djalil

Oleh karena itu, tidak satu perusahaan pun mampu dan menganggap perlu untuk mengisolasi diri dari pengaruh perkembangan teknologi dunia yang sekarang dikenal dengan 4.0. Yang menjadi permasalahan adalah seberapa besar manfaat yang dapat dinikmati dan mudharat yang bakal dipikul oleh setiap negara yang terlibat dalam proses globalisasi akan terpulang kepada kesiapan negara yang bersangkutan dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Bahkan ada sebagian masyarakat dunia yang merasa pesimis dan juga sebagian lagi merasa lebih optimis mengikuti perkembangan teknologi dewasa ini.

Peserta Sosialisasi HT Elektronik di Hotel Sanggrila, Jakarta

Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Sofyan A. Djalil dalam peluncuran layanan “Hak Tanggungan Elektronik” di Grand Ballroom Hotel Sanggrila, Jakarta, Rabu (4/9) lalu menegaskan bahwa perkembangan teknologi sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus diadopsi.

“Suka tidak suka, dan mau tidak mau harus diadopsi. Saya paham teman-teman masih ada yang nerwes. Dan tentu saja ini tantangan bagi Kementerian ATR RI, karena jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini akan tergilas,” ujar Menteri.

Sofyan A. Djalil

Sofyan Djalil menilai dengan percepatan pelayanan akan mengurangi komplain dari masyarakat, tapi tentu dalam perjalanannya pasti ada yang kurang puas dan itu biasa. Dan saya juga yakin kedepan banyak tantangan dan kendala yang akan dihadapi teman-teman di BPN.

“Dan kita sudah antisipasi itu dengan menyiapkan tenaga baru dengan memiliki pengetahuang dibidang IT sebanyak 1500 orang. BPN punya target ingin lebih baik, tapi menurut saya BPN sudah jauh lebih baik,” tegas Sofyan Djalil.

Harapannya Saya, kedepan sengketa, konflik dan perkara bisa berkurang salah satunya bisa dikurangi melalui program PTSL. Selain itu, peningkatan pelayanan publik juga didukung oleh digitalisasi, dan penanganan sengketa, konflik dan perkara yang ada segera diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan mediasi. Dan kita siapakan untuk perbaikan kinerja pegawai yang kreatif, sehingga menurut Saya, SDM BPN sudah jauh lebih baik, Presiden juga memberikan apresiasi atas kinerja pegawai BPN.

Digital Cultural

Menteri menegaskan bahwa digital cultural atau budaya digital yang harus menjadi tuntutan sebagai upaya percepatan pelayanan kepada masyarakat, mengingat dampaknya yang semakin kuat dan luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurut Menteri, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat dewasa ini telah berdampak pada perubahan perubahan mendasar dan tuntutan yang besar terhadap layanan pertanahan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memahami digitalisasi data pertanahan menjadi hal yang penting dan harus segera dilaksanakan.

Menteri ATR RI menyempatkan diri foto bersama dengan para pembicara

Peluncuran layanan pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN berbasis digital atau elektronik menurut Sofyan Djalil, bertujuan untuk memudahkan pengurusan pertanahan sehingga cita-cita untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau ‘Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia dapat terpenuhi. Mendukung hal itu, sebanyak 42 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia ditunjuk sebagai Lokasi Pilot Project Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.

“Dengan melakukan soft launching pada hari ini, kita bisa mulai memperbaiki EoDB yang terus menjadi perhatian. Sekarang ini yang paling mahal adalah biaya registrasi properti di Indonesia yang menghadang kita terus ke peringkat yang lebih baik dalam EoDB,” terang Sofyan Djalil.

Menteri ATR ini mengungkapkan berdasarkan indeks kemudahan berusaha Survei Bank Dunia setiap tahun di 190 negara, tahun 2019, Indeks nasional peringkat 73 dan Registering Property peringkat 100. Sedangkan di Asia Tenggara Indonesia menempati peringkat ke enam.

Sementara itu, Suyus Windayana, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan mengatakan yang menyebabkan Indonesia berada di peringkat itu karena dari sisi transaksi yang cukup lumayan tinggi dan dokumen-dokumen yang dikelola semuanya masih dalam bentuk manual, serta belum semua bidang tanah terdaftar.

Suyus Windayana, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan

Menurut Suyus, tantangan ini harus dijawab melalui Pengelolaan data pertanahan (dokumen, peta tematik dan atributnya) dengan volume, variety dan velocity dan implementasi layanan pertanahan secara full elektronik agar semakin singkat, cepat dan murah, lalu mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia, melakukan layanan rutin dan Keterbukaan informasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto menambahkan perlu adanya kerja sama yang baik antar stake- holder yaitu seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan para stakeholders nantinya bisa melakukan sistem ini di tempatnya masing-masing.

Sekjen Kementerian ATR RI, Himawan Arief Sugoto

Harapannya, tidak ada lagi mobilitas orang karena layanannya sudah elektronik. Pelayanan juga akan lebih cepat dan mudah.

Layanan pertanahan yang terintegrasi elektronik lanjut Himawan bertujuan dapat memudahkan pengurusan soal pertanahan kepada pengusaha. Salah satu komponen dalam mewujudkan kemudahan berinvestasi EoDB adalah sektor pertanahan yang terus dilakukan perbaikan. Maka dari itu diperlukan kantor pertanahan modern yang memberikan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik.

Dalam peluncuran ini, lanjut Himawan layanan pertanahan terintegrasi secara elektronik, terdiri dari Hak Tanggungan elektronik (HT-el), Roya, Cessie, Subrogasi, Layanan Elektronik Informasi Pertanahan, Zona Nilai Tanah (ZNT), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Pengecekan serta Modernisasi Layanan Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.

Terkait layanan elektronik, Kementerian ATR/BPN akan bermitra dengan PPAT serta Bank. Nantinya pemohon hanya datang ke Bank untuk pengajuan berkas HT nya, kemudian sistem yang akan menjalankan berkasnya secara otomatis untuk diproses oleh Bank, PPAT serta Kantor Pertanahan dan proses ini akan selesai dalam jangka waktu tujuh hari.

Lebih jauh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN ini mengatakan bahwa hak ini merupakan hal yang baru dimana salah satu penerapan kayanan terintegrasi secara elektronik adalah dengan digital signature (tanda tangan elektronik) dalam layanan pertanahan. Tanda tangan elektronik ini dapat digunakan untuk memberikan persetujuan dan atau pengesahan suatu ‘dokumen elektronik pertanahan’ dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian. Sehingga nantinya akan membuat kinerja lebih mudah, ringan dan cepat. Seperti kemudahan dalam mengakses dokumen, menghemat waktu, paperless, serta dapat mengurangi resiko kehilangan data ataupun dokumen.

Julius Purnawan

Sementara itu dalam kesempatan terakhir Ketua Umum PP IPPAT Julius Purnawan. SH. MBA. SpN menegaskan sebagai PPAT menyambut baik upaya Kementerian ATR – BPN RI mengeluarkan kebijakan terkait layanan pertanahan terintegrasi secara elektronik.

Julius menilai layanan pertanahan terintegrasi secara elektronik tentu saha sangat baik untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian yang utama bagi PPAT adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.Dan seminimal mungkin lanjut Julius, pelayanan ini diharapkan bisa lebih cepat. (PM)