Pemerintah berencana melakukan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2017 mendatang sebagai bagian dari Kebijakan Reformasi birokrasi untuk membuat pemerintahan yang efisien. Rasionalisasi ini akan menyeleksi PNS yang benar-benar kompeten dan produktif, sehingga anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menggaji pegawai tidak sia-sia.
“PNS yang memiliki disiplin dan profesionalisme serta kompetensi yang tinggi bukan hanya tuntutan oleh pemerintah tetapi merupakan tuntutan dan harapan masyarakat, tentu masyarakat akan kecewa jika anggaran pendapatan belanja negara yang sudah di relokasikan cukup besar untuk kepentingan gaji pegawai yang ternyata disiplinnya rendah produktifitasnya rendah tidak berkompeten yang mengakibatkan masyarakat kecewa “Ungkapnya kepada wartawan pada saat kunjungan ke pesantren darussalam, Kamis (16/06/16) malam
oleh karena itu pemerintah akan terus berusaha untuk memperbaiki produksifitas aparatur negaranya baik disiplin dengan menegakkan sanksi dan aturan bagi pegawai negeri sipil ataupun aparatur negara yang tidak melakukan melaksanakan tugas dengan baik
“Apalagi misalkan tidak disiplin, apalagi saya dengar ada salah satu instansi pemerintah dimana para pegawainya diawal bulan puasa ini hampir sebagian besar tidak masuk, nah itu tidak boleh sampai terjadi”
Ia juga mengakui terkait dengan pengawasan terhadap disiplin dan produktifitas pegawai tersebut masih rendah
“dari hasil safari ramadhan saya dipuluhan kotadalam waktu lima hariini menunjukan bahwa kita harus memperbaiki sistem pemantauan, sistem absensi, sistem penilaian sehingga untuk memastikan bahwa uang yang begitu besar yang dipergunakan untuk menggaji para pegawai pemerintah tersebut betul-betul menghasilkan para pegawai yang produktif”paparnya
“ untuk kedepannya akan memperbaiki sistem absensi dan sistem pengawasan akan lebih diperketat dan sistem pemantauan atau absen dengan cara-cara yang manual akan kita tinggal kan menuju cara-cara yang digital dan elektronik sehingga setiap saat pejabat-pejabat para pegawai akan lebih mengetahui produktifitas pegawainya, sehingga pemerintah tidak sia-sia dengan demikian pelayanan publik akan lebih baik lagi”tambahnya
Dikarenakan masih banyaknya ditemukan masih banyaknya para pegawai yang bolos sehingga pelayanan kemasyarakat akan buruk dikarenakan tidak terdapat petugasnya ataupun ada petugas namun tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
“ini banyak terjadi misalkan jam kerjanya sampai jam dua siang namun jam satu orangnya sudah tidak ada tetapi jika dilihat dari absennya sudah tandatangan dikarenakan sistemnya masih manual, mungkin dia sekali datang langsung absen dua kali untuk kedatangan-dan kepulangan”
Dari fakta yang demikian pemerintah dalam hal ini akan memperbaiki sistem produktifitas dan tentunya semua yang dilakukan sebagaimana telah disampaikan merupakan langkah menuju rasionalisasi
“karena banyak ditemukan misalkan dikantor kecamatan PNSnya sebanyak 25 orang tetapi hadir tidak sampai 20 orang, nah yang tidak hadir ini kenapa jika dibilang dinas luar tidak,dibilang cuti juga tidak, tetapi pekerjaannya tetap berjalan artinya yang 20 orang ini mengerjakan pekerjaan yang lain sehingga kenapa tidak memperkerjakan 20 orang saja”ucapnya
Mereka inilah, kata Yuddy, yang akan menjadi sasaran utama dalam pengurangan jumlah PNS. (A.ARIFIN)
0 comments:
Post a Comment